Home | Jurnal Medan | Kembangkan Danau Toba Harus dengan Kearifan Lokal

Kembangkan Danau Toba Harus dengan Kearifan Lokal

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Punguan Simbolon dan Boru Seluruh Indonesia (PSBI) mendorong agar pemerintah pusat untuk memberdayakan kearifan masyarakat lokal dan keberadaan marga-marga yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan daerah.

Ketua Umum Punguan Simbolon dan Boru Seluruh Indonesia (PSBI), Effendi Muara Sakti Simbolon menuturkan, komunitas marga memiliki peranan yang besar dalam medorong pembangunan, karena keberadaan mereka ada di seluruh pelosok. 

Menjadikan komunitas marga sebagai mitra pun dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan pembentukan badan otorita seperti yang dilakukan untuk kawasan Danau Toba yang dicanangkan menjadi Monaco of Asianya Indonesia.

Menurut Simbolon, pembentukan badan otorita justru akan membuat pengelolaan dan pengembangan kawasan menjadi lebih esklusif.

“Pemerintah pusat membentuk badan otorita, menurut saya tidak perlu. Biar saja dengan sistem pemerintan provinsi dan otonomi di tingkat kabupaten/kota, kemudian dipadukan atau diharmonisasikan dengan potensi masyarakt desa atau adat, itu sudsh menjadi kekuatan tersendiri. Justru pembentukan badan otorita akan menjadi esklusif dan ada sekat pemisah,” kata Effendi di acara Pesta Bona Taon 2017 di Medan.

Effendi menuturkan, bahwa hakekat dari pembangunan adalah untuk membangun masyarakat, yakni masyarakat yang ingin diberdayakan, bukan di kelompokkan. Sehingga baginya membangun kawasan Danau Toba dengan membentuk badan otorita tidak tepat.

“Pembangunan kita perlukan, namun tidak harus dengan membentuk badan otorita, karena sudah tidak zamannya lagi. Saya menyayangkan pemerintah terlalu tergesa-gesa membentuk bada otorita, karena dihkawatirkan hasilnya justru akan negative,” terangnya.

Bagi Simbolon, Kawasan Danau Toba akan jauh lebih baik jika pengelolaannya dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing kabupaten/kota di kawasan dan pemerintah provinsi.

“Dari 10 destinasi yang dicanangkan pemerintah, hanya satu yang dibentuk badan otorita. Apakah ini bentuk salah satu ketidak percayaan. Nah ini yang saya lihat esensinya menjadi bias. Pembangunan kita iya, tapi tidak harus dengan membentuk badan otorita. Itu pesan saya untuk masalah Sumatera Utara,” katanya.

Ia pun berharap kepada Presiden dapat meninjau kembali kebijakan badan otorita di Kawasan Danau Toba tersebut, karena justru akan mengekslusifkan satu daerah, tanpa berdampak pada kawasannya. “Yang dijual dari kawasan Danau Toba alamnya, sementara kita tau semua alamnya sekarang sudah relatif rusak. Mari kita restorasi lingkungannya, dan direhabilitir kembali hutannya serta kawasan air Danau Toba. Nah hal itu yang perlu dibenahi tanpa harus di esklusifkan dengan badan otorita. Saya melihat agak bias antara Perpres pembentukan badan otorita, dengan esensi pembangunan kawasan Danau Toba,” tandasnya. RW

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in