Home | Jurnal Medan | BPK Sebut Nilai Kerugian Negara di Sumut Rp1,08 T

BPK Sebut Nilai Kerugian Negara di Sumut Rp1,08 T

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat nilai kerugian negara dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp1,08 triliun.

Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Ambar Wahyuni mengatakan, permasalahan yang menjadi dasar selama ini di Sumut yaknj aset tetap yang belum dicatat dalam neraca, aset tetap tidak didukung data rincian yang memadai, akumulasi penyusutan belum sesuai dengan SAP, kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap tidak ditambahkan/didistribusikan pada nilai aset awal, tetapi sebagai aset baru.

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara per 20 Oktober 2016, pemerintah provinsi dan pemerintah 33 kabupaten/kota se Sumut terdapat sebanyak 3.229 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp1.087 triliun atau 4.086 US$. Dari jumlah tersebut telah diangsur senilai Rp166 triliun dan telah dilunasi senilai Rp142.705 triliun sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp777.948 trilium dan 4.086 US$.

Adapun mantauan penyelesaian kerugian ini merupakan akumulasi dari beberapa tahun yang lalu. Sehingga jika penyelesaian kerugian ini tidak ditindaklanjuti maka setiap tahun dapat bertambah terus.

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengajak jajaran pemerintah daerah dan DPRD Baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersinergi dalam melahirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik.

Harapannya seluruh kabupaten/kota bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk tujuan itu, Gubsu mengatakan perlu dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Daerah masing-masing.

DPRD dan Kepala Daerah disebutkannya memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan antara pemerintah atau eksekutif dengan DPR atau legislatif menurutnya tidak berlaku di daerah.
 
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan Pemerintah Daerah idealnya dapat bekerjasama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyusunan LKPD. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in