Home | Jurnal Medan | Pemprovsu Rumuskan Moratorium Danau Toba

Pemprovsu Rumuskan Moratorium Danau Toba

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Kerusakan ekosistem air danau toba yang menyebabkan matinya ribuan ikan membuat Pemerintah Provinsi Sumatra Utara harus segera melakukan langkah antisipatif, salah satunya lewat moratorium, agar kerusakan tidak kian parah.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi mengakui bahwa persoalan pencemaran lingkungan di perairan danau toba terjadi karena over kapasitas keramba jaring apung dan instalasi pengolahan air limbah domestik serta regulasi.

Menurut Erry, bahwa Pemprov Sumut harus memiliki rencana aksi yang jelas terhadap penataan dan pengelolaan Danau Toba mengingat kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan Strategis Nasional meluli Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang rencana tata Rmruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Disamping itu juga perlu adanya oratorium untuk KJA karena jumlahnya sudah overload.

Sebab diakuinya, sampai saat ini Pemprovsu masih sebatas mendata KJA dan membicarakan rencana aksi apa yang akan dilakukan.

Untuk diketahui, ada sebanyak 1.820 ton ikan budidaya petani Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Bandar Purba, Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun mati. Kerugian masyarakat atas peristiwa kematian itu mencapai lebih Rp8 miliar. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in