Home | Jurnal Medan | 90 Persen Tanaman Sawit di Sumut Belum Bersertifikasi

90 Persen Tanaman Sawit di Sumut Belum Bersertifikasi

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Program replanting (peremajaan) tanaman kelapa sawit dikhawatirkan bakal mandeg. Sebab, dana bantuan program tersebut kemungkinan mengharuskan adanya agunan. Padahal, hampir 90% tanaman sawit di Sumut belum bersertifikasi.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (Disbun Sumut) Herawati mengatakan, hingga saat ini pemerintah kabupaten/kota masih melakukan pendataan jumlah perkebunan sawit rakyat yang harus diremajakan. Namun kekhawatiran program ini bakal jalan, memang ada. Dimana ditakutkan nantinya perbankan akan meminta sertifikat tanah sebagai agunan. Padahal rata-rata petani di Sumut tidak punya sertifikat dan hanya memakai surat dari kecamatan. Hanya 10% dari total 400.000 hektare tanaman sawit rakyat yang sudah tersertifikasi.

Dikatakan Herawati, petani beralasan tidak mengurus sertifikat ke agraria karena tidak murah. Hal ini harus menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota untuk menyelesaikannya dan tidak dibebankan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

Seperti diketahui, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS) akan menggelontorkan dana replanting sawit sekitar Rp 25 juta atau 41% dari total biaya replanting per hektare. Dana tersebut diberikan secara hibah. Untuk tahap pertama, BPDB-KS menyediakan dana Rp 376 miliar untuk meremajakan sawit di lahan seluas 15.060 hektare.

Sementara sisa dana replanting atau sekitar 59% akan berasal dari pembiayaan bank melalui kredit usaha rakyat (KUR). Selain soal agunan, kriteria syarat lahan juga belum jelas dan masih menunggu putusan dari pemerintah pusat. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in