Home | Jurnal Medan | Apindo Ingin Pemerintah Kaji Ulang Permenaker THR

Apindo Ingin Pemerintah Kaji Ulang Permenaker THR

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Kalangan pengusaha mengaku terganggu dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) tentang Tunjangan Hari Raya (THR), sebab dikhawatirkan akan menghambat atau mempengaruhi sistem penerimaan karyawan musiman khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa mengatakan, regulasi di dalam Permenaker No. 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan tunjangan hari raya kurang tepat dan harus di kaji ulang. Sebab masa percobaan karyawan baru atau training biasanya dilakukan selama tiga bulan oleh perusahaan. Sehingga jika masih satu bulan bekerja karyawan sudah memiliki hak diberikan THR, naka perusahan akan sulit menghitungnya.

Laksamana mencotohkan, misalnya ada perusahan yang membutuhkan karyawan sebulan sebelum Natal dan karena ada peraturan itu maka perusahan akan menunda penerimaan hingga bulan Januari. Sehingga masyarakat juga yang akan dirugikan.

Menurutnya, peraturan tersebut tidak dapat diterapkan secara general tetapi bisa diterapkan kepada perusahaan-perusahan jasa yang membutuhkan banyak karyawan menjelang hari besar keagamaan. Diantaranya seperti jasa penerbangan, bus, transportasi, rumah makan atau restoran. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in