Home | Jurnal Medan | Kualanamu Naikkan Status Keamanan Kuning

Kualanamu Naikkan Status Keamanan Kuning

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Potensi ancamanan gangguan keamaan dari kelompok sparatis dianggap berpotensi terjadi di sektor penerbangan sipil, Direktorat Jenderal Perhubungan Udarapun mengintruksikan seluruh Bandar Udara di Indonesia menaikkan kondisi keamanan penerbangan dari hijau menjadi kuning.

Pelaksana Humas Angkasa Pura II Banda Kualanamu Wisnu Budi mengatakan, sesuai dengan instruksi Dirjen Perhubungan No. 5 tahun 2015, maka peningkatan kondisi keamanan penerbangan ke kuning ini, berarti penyelenggara wajib mengikuti Airport Security Programme yang berlaku pada masing-masing bandara, termasuk dengan melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kendaraan yang akan masuk ke bandara secara random. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan gedung VIP.

Instruksi peningkatan keamanan itu berlaku bagi seluruh penyelenggara bandara baik yang dikelola pemerintah maupun BUMN, termasuk Regulated Agent, Aircraft Catering, Aircraft Cleaning Service dan Aircraft Maintenance Service.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menginstruksikan peningkatan kegiatan patroli keamanan secara intensif dengan kerjasama dengan TNI dan POLRI dalam kegiatan patroli. Aparat akan menambahkan pemeriksaan keamanan kargo atau bagasi dengan menggunakan anjing pelacak. Begitu juga Inspektur keamanan di Otoritas Bandara dalam tugasnya akan didampingi petugas intelijen. Jika ada kelalaian yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggara yang terkait dengan pemeriksaan keamanan penerbangan akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Dirjen Perhubungan Udara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 24 november 2015 sampai dengan adanya instruksi lebih lanjut.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan juga telah meminta kepada seluruh pengelola prasarana dan sarana transportasi baik yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara, Pelabuhan dan Terminal Bus Tipe A Kementerian Perhubungan maupun yang dikelola BUMN seperti Angkasa Pura I dan II, Pelindo I sampai dengan IV, KAI, ASDP, PELNI, Damri untuk meningkatkan pengamanan dengan melakukan pengetatan pengawasan tanpa kecuali. Kebijakan ini dilakukan menyusul teror maupun ancaman oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terjadi di beberapa negara dalam waktu belakangan ini. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in