Home | Jurnal Medan | Pengesahan APBD Terlambat, Sejumlah Program Pemerintah Molor

Pengesahan APBD Terlambat, Sejumlah Program Pemerintah Molor

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Terlambatnya pengesahan APBD Sumut tahun 2014 telah berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program yang telah dijadwalkan pemerintah. Keterlambatan itu pun berpotensi meningkatkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2014.

Ironisnya kondisi itu terjadi di tengah defisit anggaran pemerintah. Seperti yang terjadi di Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara. Plt Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, Affifudin Harahap mengatakan, hingga 13 Juni 2014 total anggaran yang berhasil direalisasikan hanya senilai Rp. 4,1 miliar, atau sekitar 25 persen dari total pagu anggaran yang mencapai hampir Rp. 16 miliar. Realisasi itu pun lebih banyak pada realisasi belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 2,2 miliar. Sedangkan belanja langsung hanya sekitar Rp. 2 miliar.

Untuk diketahui APBD sumut di 2014 ini mencapai Rp. 8,4 triliun. Pemprov Sumut sendiri optimis realisasi APBD itu akan maksimal. Namun dengan keterlambatan hingga sekitar 2 bulan pada pengesahannya, sekitar 20-25 persen diantaranya diperkirakan akan tidak terealisasi. Khususnya untuk anggaran belanja langsung yang terikat dengan waktu pelaksanaan. SILPA APBD Sumut tahun 2013 sendiri, hingga saat ini belum dapat dihitung, karena masih dievalusi oleh BPK. AS

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in