Home | Jurnal Medan | Pemkab Deli Serdang Kewalahan Tangani Pertambangan Liar

Pemkab Deli Serdang Kewalahan Tangani Pertambangan Liar

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mencatat, terdapat sekitar 80 lokasi pertambangan tanah dan batuan atau Galian C di wilayahnya. Namun dari 80 perusahaan itu hanya sekitar 14 diantaranya yang memiliki ijin. Sementara sisanya beroperasi secara ilegal, dan telah menimbulkan sejumlah dampak negatif kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang, Janes Manurung di Medan mengatakan, sulitnya melakukan penertiban disebabkan karena adanya dukungan aparat TNI di kegiatan pertambangan liar itu. Janes mengaku dukungan oknum TNI itu, membuat premanisme tumbuh subur di sekitar lokasi pertambangan. Sehingga seringkali petugas penertiban harus mengalami kekerasan verbal maupun kekerasan fisik dari para preman.

Janes juga mengatakan, untuk menekan laju aktifitas pertambangan liar itu, pihaknya sudah membangun sejumlah portal ke lokasi-lokasi yang dijadikan pertambangan. Namun portal yang dibuat tak pernah berumur panjang . Portal-portal itu selalu dirusak oleh preman yang dibekingi oknum TNI tersebut.

Selain menyebabkan kerugian negara karena beroperasi ilegal. Keberadaan aktifitas pertambangan ilegal ini telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Mulai dari penurunan kualitas udara, rusaknya infrastruktur jalan yang berujung pada kecelakaan lalu lintas, hingga turunnya permukaan tanah, yang berdampak pada meningkatnya potensi longsor, sekaligus menurunnya volume air bawah tanah. AS

Subscribe to comments feed Comments (2 posted)

avatar
Selamat pagi Pak Marly yang baik,Saya ingin menyampaikan beepbara hal terkait pertanyaan Pak Marly :1. Perlu kita bedakan antara kelalaian dengan tindakan tidak aman di pemeriksaan kecelakaan di pertambangan, kita tidak mengenal penyebab kecelakaan kelalaian yang kita kenal adalah tindakan tidak aman Kelalaian adalah istilah kepolisian dalam Pasal 359 KUHP2. Hakikat pemeriksaan kecelakaan yang kita anut adalah untuk mencari APA yang salah untuk kemudian kita perbaiki. Bukan SIAPA yang salah. Yang kita inginkan adalah memperbaiki Sistem, bukan mencegah dengan menghukumDemikian yang bisa saya sampaikan Pak\SalamHoras Pasaribu
avatar
The <a href="http://gwsyox.com">hotnesy</a> of your posting is there for all to see
total: 2 | displaying: 1 - 2

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in