Home | Jurnal Medan | Tutupi Pengeluaran Pungutan, Nasabah Terancam Dibebani

Tutupi Pengeluaran Pungutan, Nasabah Terancam Dibebani

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Pengenaan Pungutan sebesar 0,045 persen dari aset yang ditujukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada para pelaku industri keuangan dikhawatirkan akan dibebankan perusahaan kepada nasabah. Sebab, ada kekhawatiran perusahaan sulit membayar pengutan yang nilai minimalnya ditentukan sekitar Rp.10 juta tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank, Firdaus Djaelani mengatakan, OJK belum mengatur mengatur ketentuan mengenai hal itu, soal pelarangan perusahaan membebani nasabah. Namun OJK berharap , agar perusahaan tidak lantas membebaninya ke nasabah dengan adanya ketentuan tersebut.

Firdaus mengaku, bahwa alasan dikenakannya pungutan sebesar 0,045 persen tersebut kepada perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, juga para pelaku jasa keuangan, sebagai upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebab selama ini perusahaan sering dijadikan alat. Selain itu juga, adapun biaya ini tahunan ini dikenakan dalam rangka pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian OJK.

Untuk diketahui, pungutan yang harus dijalankan tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2014, lembaga-lembaga jasa keuangan itu ini dibebankan biaya tahunan sebesar 0,045 persen dari asset. Adapun,nilai minimal ditentukan sebesar 10 juta rupiah. Sementara beban 0,045 persen baru akan diberlakukan 2016, dan untuk saat, masih dibebankan pungutan sekitar 0,03 persen. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in