Home | Jurnal Medan | DPRD Sumut Dukung Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

DPRD Sumut Dukung Pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

By
Font size: Decrease font Enlarge font

DPRD Sumatera Utara mendesak Badan Legislasi Nasional, untuk segera membahas Rancangan Undang-undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat - RUU PPHMA. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan DPRD sumut atas hak-hak dasar masyarakat adat, yang selama ini cenderung diabaikan dan bahkan dilanggar oleh Negara, khususnya hak atas tanah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Raudin Purba mengatakan selama ini banyak hak-hak masyarakat adat yang terus digerogoti pemerintah, dengan terus adanya upaya melepaskan tanah masyarakat adat kepada swasta, dengan mengatas namakan pembangunan. Terjadinya kondisi tersebut salah satunya terjadi akibat belum adanya payung hukum yang kuat atas tanah adat. Seperti yang terjadi pada UU pokok agraria no 40 tahun 1960, yang telah mengatur kepemilikan tanah adat. Namun keberadaan uu itu sulit dijalankan, karena ketiadaan aturan turunannya hingga saat ini. Raudin menegaskan, RUU PPHMA ini merupakan jawaban atas persoalan tersebut, sehingga selayaknya didukung.

Untuk diketahui, di Sumatera Utara terdapat sekitar 100 ribu - 200 ribu hektar tanah yang tergolong sebagai tanah adat. Sekitar 50 persennya kini sudah beralih ke pihak swasta, dan beralih fungsi menjadi wilayah komersil, khususnya perkebunan sawit dan industry. Jumlah tertinggi terdapat di Medan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai, yang totalnya mencapai hampir 30 ribu hektar, dan kini telah tergerus hingga tersisa sekitar 10 ribu hektare saja. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in