Home | Jurnal Medan | Pelaku Usaha Pengguna SDA, Diminta Berikan Saham Kepada Daerah

Pelaku Usaha Pengguna SDA, Diminta Berikan Saham Kepada Daerah

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Munculnya sejumlah konflik antara perusahaan yang memproduksi sumber daya alam dan pemerintah daerah terkait penyaluran dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) membuat DPD RI angkat bicara. DPD menghimbau agar pelaku industri memberikan sebagian saham perusahaan kepada daerah, sebagai kompensasi atas sumber daya alam di daerah yang mereka manfaatkan.

Ketua Anitia Akuntabilitas Publik DPD RI, Farouq Muhammad mengatakan banyak daerah kini mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan pembangunan. Kondisi ini timpang dengan perusahaan-perusahaan di daerah, yang terus mendulang keuntunga yang besar. Di sisi lain, saluran anggaran dari pemerintah, terbilang minim untuk mempercepat pembangunan daerah. Farouq juga mengatakan, dana CSR yang wajib dikeluarkan perusahaan kini terbatas untuk pembangunan fisik, yang anggarannya minim itu. Banyak pula perusahaan yang tidak membayarkan CSR nya, karena mengaku merugi.

Oleh karena itu, untuk membuat pembayaran CSR menjadi semakin terbuka, perusahaan pun diminta secara sukarela memberikan sahamnya kepada daerah. Bukan kepada perorangan, melainkan melalui kas daerah. Farouq juga mengatakan, pembagian saham kepada daerah secara sukarela ini bukanlah hal baru.

Sejumlah tambang di Kalimantan, dan juga perusahaan perkebunan di Sumatera dan Jawa sudah melakukan hal serupa. DPD sendiri berencana mengajukan pembagian saham perusahaan produsen sumber daya alam ini menjadi undang-undang. Agar ke depannya ada payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, untuk memperkuat kemampuan fiskalnya. AS

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in