Home | Jurnal Medan | DPRD Setujui Nota Keuangan Pemprov Sumut 2014

DPRD Setujui Nota Keuangan Pemprov Sumut 2014

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Setelah sempat menuai penolakan, mayoritas anggota DPRD Sumatera Utara akhirnya menerima nota keuangan tahun 2014 yang diajukan Gubernur Sumatera Utara. Dimana dalam nota keuangan itu, anggaran belanja pembangunan di Sumut disetujui sebesar Rp, 8,488 triliun.

5 Fraksi dengan jumlah kursi terbesar di DPRD Sumut yakni Fraksi Partai Demokrat,Fraksi Partai Golkar, F-PDIP, F-PKS dan F-PAN pun meminta agar nota keuangan itu segera disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi yang dilaksanakan hari ini, kelima fraksi pun seolah kompak memberikan catatan atas nota keuangan itu. Persoalan struktur anggaran yang dinilai belum maksimal untuk mendorong pembangunan di sumut hingga pengucuran dana bantuan social, menjadi isu utama yang disampaikan masing-masing fraksi.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufan Agung Ginting mengatakan, untuk menyesuaikan struktur nota keuangan Pemprov Sumut 2014 dengan peraturan pemerintah, gubernur sumatera utara diminta mengalihkan alokasi belanja rutin pemerintah untuk belanja modal, berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik, sehingga pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat. Ia juga meminta agar dana bantuan sosial yang sudah disetujui dan diberkaskan sejak 2011 lalu, khususnya untuk pembangunan rumah ibadah dan sarana pendidikan juga ditampung pemerintah dalam nota keuangan tersebut.

Taufan seperti anggota DPRD lainnya juga menyoroti bantuan pemerintah untuk korban bencana erupsi sinabung. Gubernur diminta untuk segera merealisasikan anggaran rehabilitasi korban sinabung seperti yang telah direkomendasikan DPRD. Mayoritas fraksi di DPRD Sumatera Utara juga memberikan catatan terkait pelaksanaan kepemerintahan. Diantaranya terkait penyerapan anggaran di sejumlah SKPD yang terbilang minim dan menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran yang relatif besar. Selain itu gubernur dan jajarannya juga dinlai kurang maksimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kinerja BUMD pun termasuk yang paling disoroti karena dinilai gagal memberikan pemasukan yang signifikan pada keuangan daerah. (Aulia Siregar)

Subscribe to comments feed Comments (5 posted)

avatar
The accident of finding this post has breegthnid my day
avatar
kalau broker luar<a href="http://dumkpwxozpa.com"> nrgeei</a> harus cari yang regulated, seperti yang terdaftar di NFA/CFTC, FSA, ASICdiluar itu jangan.dan broker luar<a href="http://dumkpwxozpa.com"> nrgeei</a> pasti tidak terdaftar di Bappebti, karena Bappebti kan untuk Indonesia saja, bukan untuk negara lain
avatar
Biasanya broker2 itu mnyinaa mini dan mikro account ya. Cuma ngeri juga karena nggak regulated. Yang kasihan kan broker-broker beneran yang berusaha membangun reputasi baik, kena imbas digeneralisasi semua broker jelek. The best way is to really know your forex trading broker. Pelajari benar2 background dan produknya, tau resikonya, coba demo-nya, jangan buru2 live. http://yitzovk.com awdzwm [link=http://yphvwpi.com]yphvwpi[/link]
avatar
At last, <a href="http://bttwre.com">somnoee</a> comes up with the "right" answer!
avatar
Your post has moved the debate fowarrd. Thanks for sharing! http://ffoflur.com tagcipzjrog [link=http://uwwfmbqmhsr.com]uwwfmbqmhsr[/link]
total: 5 | displaying: 1 - 5

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in