Pengusaha Desak Pemerintah Kembalikan Bea Keluar CPO

Kalangan pengusaha di Sumatera Utara meminta pemerintah segera merealisasikan pengembalian dana hasil penerimaan pajak ekspor minyak sebesar Rp. 220 Triliun. Dana tersebut dinilai cukup untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara masiv dalam kerangka menurunkan biaya logistik dari sisi transportasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara meminta pemerintah mengembalikan dana kutipan pajak ekspor – bea keluar minyak sawit mentah, untuk mendukung pembangunan infrastruktur industri kelapa sawit di daerah. Keberadaan dana itu dianggap sangat penting mengingat saat ini kondisi infrastruktur telah membuat biaya sistem logistik nasional meroket dan mengganggu keberlangsungan industri. Sekretaris Apindo Sumut, Laksamana Adyaksa mengatakan pemerintah mengumpulkan sekitar Rp.220 triliun setiap tahunnya dari bea keluar CPO. Namun hanya sebagian kecil yang dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung industri tersebut.

Di Sumatera Utara, anggaran pembangunan infrastruktur yang disediakan pemerintah daerah hanya sekitar Rp.700 miliar dari total dana APBD yang mencapai Rp.8 triliun, pada akhirnya tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat operasional industri kelapa sawit. Pemerintah sendiri menurut Laksamana, sadar bahwa kondisi infrastruktur di Sumut sangat membahayakan bagi industri sawit. Namun pemerintah dituding seolah tutup mata dan menahan bea keluar untuk kepentingan nasional. Padahal akibat tidak kembalinya dana bea keluar itu, pengusaha lah yang harus menanggungnya lewat kenaikan biaya logistik. Kondisi ini pula yang telah membuat produk CPO lokal kehilangan daya saing di pasar internasional.

Laksamana juga mengatakan pengusaha dan masyarakat Sumatera Utara tidak menjebak masyarakat Sumatera Utara dalam perdebatan legislasi terkait pengembalian bea keluar ini. Pemerintah dapat menggunakan metode apapun untuk menyalurkan dana tersebut, jika memang memiliki keberpihakan pada masyarakat. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana proyek-proyek infrastruktur itu bisa sesegera mungkin terealisasi. AS