Home | Jurnal Medan | Inferioritas Masyarakat Picu Mahal Dan Sulitnya Mengurus Perijinan

Inferioritas Masyarakat Picu Mahal Dan Sulitnya Mengurus Perijinan

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Sulit dan mahalnya perijinan, serta banyaknya kutipan liar yang harus ditanggung masyarakat dalam mengurus perijinan membuktikan lemahnya posisi masyarakat dalam berhubungan dengan Negara. Khususnya menghadapi aparat negara yang berperilaku curang dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Negara. Ironisnya, posisi masyarakat yang lemah itu diperburuk lagi dengan ketentuan dan peraturan yang justru seolah mengafirmasi perilaku korup para penyelenggara negara tersebut.

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rudianto Nurdin mengatakan, masyarakat selama ini terpaksa pasrah dengan kondisi carut marutnya pelayanan administrasi public karena masyarakat telah kehilangan ruang untuk melawan Pemerintah sendiri sejatinya menyediakan ruang untuk melakukan perlawanan, baik melalui mekanisme publik maupun lewat lembaga Negara. Namun menurutnya gurita yang menjerat sistem pelayanan administrasi publik ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan publik.

Lebih ironis lagi masyarakat juga telah jenuh melakukan perlawanan karena sanksi yang diberikan kepada penyelenggaran pelayanan administrasi umum juga tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Bahkan pemerintah menurut Rudianto sering kali justru mengafirmasi alasan lembaga negara yang telah terbukti menyalahi ketentuan yang dibuat pemerintah sendiri Rudianto mengkhawatirkan, dalam jangka panjang kondisi ini akan semakin membuat pemerintah kehilangan legitimasi. Jika kondisi ini tidak sesegera mungkin dirubah, masyarakat akan menyalurkan ketidakpuasannya pada pelayanan administrasi publik ini pada partisipasi politik mereka. Kondisi itu bisa terjadi secara masiv dan tentunya merugikan pemrIntah dan negara secara sistemik.

Rudianto juga mengatakan, untuk segera meretas persoalan ini pemerintah harus segera mereformasi struktur di lembaga yang melayani administrasi public. Selain itu, pemerintah juga harus merevisi sejumlah ketentuan terkait sanksi yang diberikan kepada aparat negara yang melakukan pelanggaran kewenangan dalam menjalankan fungsi pelayanan administrasi pada masyarakat .AS

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in