Home | Jurnal Medan | BPPT Belum Sepenuhnya Tangani Pengurusan Izin di Medan

BPPT Belum Sepenuhnya Tangani Pengurusan Izin di Medan

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Hingga kini pengurusan izin di Kota Medan belum seluruhnya melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Medan. Dinas tersebut masih mengurus 11 perizinan dan selebihnya diurus ke sejumlah instansi pemerintahan lainnya.

Kepala BPPT Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seluruh izin usaha seharusnya dikeluarkan BPPT. Namun sesuai dengan peraturan walikota hanya 11 izin usaha saja yang dikeluarkan BPPT. Yakni izin gangguan bukan industry, gangguan industry, umbul-umbul dan spanduk, usaha perdagangan, industry, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pelataran parkir, optik dan jasa konstruksi, konsultan, pengeboran, dan pemanfaatan air bawah tanah, serta izin petugas kesehatan.

Wiriya pun berharap agar Walikota Medan dapat mengeluarkan peraturan yang baru agar seluruh pengurusan izin dilakukan melalui BPPT, sehingga mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin.

Saat ini pengurusan perizinan sudah lebih mudah dan efektif melalui fasilitas online. Sarana tersebut bahkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan sekitar Rp.2,8 miliar dengan jumlah izin yang dikeluarkan sekitar 4.005 izin. PAD terbesar diperoleh dari izin gangguan bukan industri sekitar 1.254 izin dengan pendapatan sekitar Rp.2,4 miliar dan izin gangguan industri 124 izin dengan pendapatan mencapai Rp. 242 juta. Selanjutnya izin usaha perdagangan 1.214 izin, TDP 1.077 izin, gangguan industri 124 izin dan izin usaha industri sebanyak 82 izin. RW

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in