Home | Jurnal Medan | Mahalnya Perijinan Sebabkan Stagnasi Pertumbuhan Bisnis UMKM

Mahalnya Perijinan Sebabkan Stagnasi Pertumbuhan Bisnis UMKM

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Utara masih sulit mengembangkan bisnis akibat ketiadaan ijin usaha, hingga sertifikasi terhadap produknya. Khususnya untuk menembus pasar ekspor yang membutuhkan banyak dokumen perijinan dan kelayakan konsumsi. Ironisnya banyak pelaku UMKM yang tak mampu mengurus ijin dan sertifikasi itu karena biaya yang harus dikeluarkan terbilang cukup mahal.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah – UMKM di Sumatera Utara mengaku bahwa pemerintah telah menjadikan UMKM sebagai komoditi pencitraan politiknya. Kondisi itu tergambar dengan banyaknya slogan dan program pemerintah yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil menengah. Namun dalam praktiknya program-program itu tak berjalan secara semestinya Bahkan pemerintah menjadi kendala utama yang menyebabkan staganasi pada pertumbuhan UMKM di Sumut.

Sekretaris Forum Daerah Usaha Kecil Menengah, Forda UKM Sumatera Utara Fachrizal Tanjung mengatakan, selain permodalan, persoalan utama UMKM adalah perijinan. Karena hingga saat ini baru 25 persen UMKM yang memiliki ijin. Sementara sisanya masih beroperasi secara illegal dengan produk yang tidak memiliki legalitas dan sertifikasi. Pemerintah sendiri menurut Fachrizal, memang memiliki program kredit murah untuk membantu permodalan UMKM. Namun disamping membutuhkan syarat yang cukup banyak, pelaku UMKM juga menilai bantuan tersebut tidak memadai untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka.

Pelaku UMKM berharap pemerintah dapat memberikan insentif berupa penggratisan pengurusan perijinan dan sertifikasi. Karena meski pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pengurusan ijin, pemerintah akan menikmati pengembangan UMKM dari sisi pengurangan tenaga kerja serta pendapatan pajak. Selain kendala perijinan pelaku UMKM juga mengaku kendala pengembangan UMKM juga akibat adanya regulasi yang tidak berpihak pada perkembangan bisnis UMKM. Seperti ketentuan pembatasan modal terhadap golongan usaha. Dimana akibat regulasi tersebut UMKM yang membutuhkan modal untuk memperluas bisnisnya dapat keluar dari golongan UMKM jika memiliki modal besar. Kondisi itu juga membuat pelaku UMKM diwajibkan membayar pajak yang cukup besar dari pemerintah. AS

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in