Home | Jurnal Medan | Pemerintah Diminta Konsisten Dengan Ketentuan Penetapan Upah

Pemerintah Diminta Konsisten Dengan Ketentuan Penetapan Upah

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah konsisten dengan ketentuan dan kebijakan ketenagakerajaan yang sudah dibuat pemerintah termasuk dalam mekanisme penetapan upah. Konsistensi pemerintah itu dibutuhkan untuk memberikan kepastian berusaha dan memastikan kegiatan produksi dapat berjalan .

Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adyaksa mengatakan jika pemerintah konsisten dengan ketentuan terkait ketenagakerjaan yang dibuat konflik antara buruh dan pengusaha dalam penetapan upah tak perlu terjadi.Meskipun pengusaha tetap berorientasi pada keuntungan namun jika prosedur produksi berjalan baik maka buruh akan ikut sejahtera, karena buruh akan dianggap sebagai aset oleh pengusaha. Namun hingga saat ini kondisi itu belum bisa dilakukan karena pengusaha juga harus menghadapi persoalan menahun yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Seperti infrastruktur perijinan yang sulit ketersediaan energi yang minim retribusi yang berlapir pajak yang tak berkeadilan kutipan liar hingga ketidakpastian hukum dalam berproduksi. Kendala-kendala itu membuat beban produksi terus semakin tinggi dan hasil keuntungan yang dapat dibagikan kepada pekerja lewat upah menjadi semakin minim. Padahal jika persoalan-persoalan itu dapat diatasiproporsi keuntungan perusahaan yang dapat dibagikan kepada pekerja tentunya akan semakin besar.

Kondisi itu terlihat dari banyak perusahaan nasional khususnya di Sumatera Utara yang kini telah membayar upah 2 hingga 3 kali lipat dari upah minim sektoral yang ditetapkan pemerintah  Namun ia juga mengaku jika banyak industri padat karya di Sumatera Utara yang terganjal dengan persoalan-persoalan itu dan tak mampu menaikkan upah pekerjanya secara signifikan. Laksamana mun mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki seluruh kendala produksi tersebut. Khususnya untuk menghadapi kerjasama masyarakat ekonomi asean pada 2015 mendatang. Karena jika kendala itu tak dapat diselesaikan sistem ketenagakerjaan sulit diperbaiki dan buruh serta pekerja di Indonesia sulit bersaing dengan tenaga kerja asing.

Laksamana juga berharap pemerintah pusat tidak hanya menyerahkan persoalan perburuhan dan ketenagakerjaan ini para pemerintah daerah Karena pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan ini merupakan efek domino dari sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah pusat Pemerintah pun didesak segera membentuk satuan tugas khusus terkait persoalan sistem produksi dan sistem ketenagakerjaan agar kendala-kendala yang selama ini masih memiskinkan pekerja dapat dianulir.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in