Home | Jurnal Medan | DPD : Bentuk Taskforce Krisis Energi

DPD : Bentuk Taskforce Krisis Energi

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Komite II DPD RI telah meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam penanganan krisis energi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara. Hal ini sesuai usulan 4 anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Permintaan itu dikirimkan melalui surat yang ditujukan langsung kepada Wakil Presiden RI, Budiono.

Wakil Ketua Komite II DPD RI yang juga anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan, dalam surat itu DPD RI mengusulkan agar pemerintah segera membentuk satuan tugas – taskforce krisis energy. Taskforce itu nantinya terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga yang merupakan pengambil kebijakan di sektor energi, serta kementerian dan lembaga yang memiliki kepentingan terkait pengembangan produksi energy nasional, seperti kementerian kehutanan, kementerian lingkungan hidup dan Badan Pertanahan Nasional.

DPD menilai, selama ini persoalan krisis energi lebih disebabkan kacaunya tata kelola produksi energi nasional, dimana sering kali didapati upaya peningkatan produksi energi nasional terkendala kebijakan satu atau dua kementerian dan lembaga pemerintah. Padahal seharusnya mereka saling mendukung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur internal.

Model taskforce ini sejatinya sudah pernah dibuat pemerintah pada saat terjadinya krisis energy pada tahun 2005 lalu. Namun pada saat itu, taskforce yang dibentuk pemerintah hanya untuk persoalan listrik. Sementara untuk sector energi lainnya belum diatur karena dianggap belum dibutuhkan.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in