Home | Jurnal Medan | Tekan Pertumbuhan Kasus Korupsi Anggaran, BKPK Supervisi SKPD Di Sumut

Tekan Pertumbuhan Kasus Korupsi Anggaran, BKPK Supervisi SKPD Di Sumut

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan – BPKP, melakukan supervisi di seluruh Provinsi di Indonesia selama 20 hari, terhitung 5 Juni 2013 lalu. Supervisi itu dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi, sebagai bagian dari upaya mendorong perwujudan pemerintahan yang bersih.

Kepala Perwakilan BPKP Sumut - Bonny Anang kepada Smart FM, Jumat (7/6/2013) mengatakan, sejauh ini KPK telah banyak melakukan penindakan pidana korupsi. Namun sepertinya penindakan itu belum mengurangi kegiatan korupsi itu sendiri.

KPK sendiri kini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi. Dimana untuk itu KPK menggandeng BPKP. BPKP yang memiliki perwakilan di daerah, dinilai akan lebih mampu menjalankan sangat efektif membantu KPK, melakukan supervise kepada pemerintah daerah, selaku pengguna anggaran.

Bonny juga mengungkapkan, dalam supervise tersebut BPKP akan menitikberatkan pada 5 kriteria. Yakni  pelayanan public, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta ketahanan pangan dan pendapatan daerah. Supervisi ini sendiri bukan merupakan audit, namun lebih kepada pendampingan dalam pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran di masing-masing instansi. - Riri Wahyuni (AS)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in