Korupsi Tender Masih Tinggi, IPW Salahkan Pejabat Daerah

Indonesia Procurement Watch (IPW) mengungkapkan, jika masih tingginya kasus pelanggaran proses tender proyek pemerintah (Procurement), didorong oleh minimnya pengetahuan para Kepala Daerah selaku pengguna anggaran, tentang substansi dan teknis aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ironisnya kondisi itu pula yang sering kali membuat Birokrasi di bawahnya selaku kuasa pengguna anggaran, terlibat praktik-praktik korupsi.

Ketua IPW, Hayie Muhammad mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sejatinya sudah secara jelas di atur dalam undang-undang, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan presiden. Namun sering kali Kepala Daerah mengabaikannya dengan dalih mengedepankan prioritas dan efisiensi anggaran, maupun alasan yang berbau politis. Padahal dengan sikap seperti itu, Kepala Daerah justru cenderung membuat pemerintah semakin merugi.

Di sisi lain, ketidakpahaman para Kepala Daerah, juga sering kali membuat program pembangunan terhambat. Hayiw berharap, agar pemerintah dapat lebih peka dengan kondisi ini. Pemerintah harus segera melakukan revisi atas aturan-aturan Procurement, sehingga lebih mengikat dan lebih pasti. Para Kepala Daerah harus diberikan pembekalan, agar jumlah aparat pemerintah yang duduk di kusi pesakitan akibat tudingan korupsi yang justru dilakukan akibat perintah kepala daerah, dapat diminimalisir. Wahyudi Siregar