Home | Jurnal Medan | Tekan Inflasi, TPID Sumut Bangun Kordinasi Lintas Propinsi

Tekan Inflasi, TPID Sumut Bangun Kordinasi Lintas Propinsi

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara, mengadakan rapat koordinasi dengan TPID se-Sumatera Utara dan beberapa TPID di Propinsi Aceh. Kegiatan yang digelar di Banda Aceh, Kamis (11/4/2013) itu, ditujukan untuk menekan pertumbuhan angka inflasi di kedua wilayah, yang selama ini memiliki volume perdagangan antar daerah yang cukup besar.

Tim Ahli TPID Sumut yang juga Deputi Direktur Divisi Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Kantor Wilayah IX Sumut-Aceh, Mikael Budisatrio kepada Smart FM, Jumat (12/4/2013) mengatakan, tingginya aktivitas perdagangan antar daerah di kedua Provinsi yaitu Aceh dan Sumut, sangat rentan menciptakan inflasi. Sehingga diperlukan upaya bersama dalam pemenuhan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta meminimalkan perbedaan (disparitas) harga yang tinggi.

Guna meningkatkan upaya stabilisasi harga, maka koordinasi perumusan kebijakan antar Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan masing-masing daerah dengan melibatkan SKPD terkait diperlukan. Terutama untuk menjaga kelancaran komoditas utama penyumbang inflasi daerah yaitu beras, cabe merah, bawang merah, daging sapi, dan daging ayam ras. Disamping itu, juga koordinasi antar Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, sebagai upaya peningkatan kelancaran distribusi antar kedua Provinsi dengan melakukan monitoring terhadap kualitas infrastruktur (jalan/jembatan) utama yang digunakan dalam proses distribusi barang. Dinas Perdagangan masing-masing daerah juga diminta melaksanakan koordinasi pertukaran informasi antar TPID terkait dengan informasi harga di Kota penimbang inflasi serta pertukaran isu-isu strategis terkait dengan perkembangan tingkat harga, serta monitoring perdagangan barang antar daerah. Selain itu, perlu dikembangkan aturan hukum yang jelas serta penegakannya dalam rangka pengamanan perdagangan oleh kedua Provinsi.

Mikael juga mengatakan, seluruh anggota TPID meningkatkan kegiatan yang bersifat moral suassion itu, secara bersama-sama untuk menciptakan ekspektasi masyarakat yang mendukung pengendalian harga sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Lalu upaya stabilisasi harga juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota juga diperlukan. Dimana perlu adanya penyeimbangan antara komoditas utama penyumbang inflasi di kota penimbang inflasi, dengan dikoordinasi oleh Biro Perekonomian maupun Bappeda di masing-masing Provinsi. Termasuk didalamnya penyelesaian kejelasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk mempermudah perencanaan produksi pertanian kedepan - Riri Wahyuni (AS)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in