Home | Jurnal Medan | Januari, Permintaan Kredit UMKM Sumut Meningkat Hampir 10 Persen

Januari, Permintaan Kredit UMKM Sumut Meningkat Hampir 10 Persen

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Bank Indonesia (BI) mencatat peningkatan permintaan kredit perbankan oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara. Tercatat pada Januari 2013, jumlahnya mencapai Rp.30,8 triliun. Jumlah itu meningkat sekitar 8,34 persen dibandingkan permintaan kredit oleh sektor UMKM pada Januari 2012, yang mencapai Rp.27,5 triliun.

Analis Senior BI Kantor Wilayah IX Sumut Aceh, Demina R Sitepu kepada Smart FM, Senin (25/2/2013) mengatakan, permintaan kredit yang mencapai Rp.30,8 triliun itu, mencapai hampir 24 persen dari total penyaluran kredit di Sumut, yang mencapai Rp.128,9 triliun. Dimana sekitar 4 persen diantaranya tersalur ke sektor mikro, 7 persen ke sektor usaha kecil, dan 13 persen ke sektor usaha berskala menengah.

Demina mengaku, meski meningkat cukup pesat, namun permintaan kredit dari sektor UMKM ini terbilang masih cukup rendah, jika dibandingkan dengan permintaan kredit oleh sektor usaha besar, yang jumlah mencapai 76 persen, atau sekitar Rp.99,1 triliun. Hal itu didorong oleh suku bunga kredit perbankan yang masih relatif cukup tinggi, khususnya bagi sektor UMKM yang memiliki modal serta pemasaran terbatas.

Oleh karena itu menurut Demina, pihaknya berharap pemerintah daerah di Sumatera Utara, dapat segera merealisasikan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD). Sehingga pemerintah dapat secara proaktif membantu pelaku UMKM, untuk mempermudah pembiayaan di sektor UMKM. Namun Demina juga mengaku, jika penyaluran kredit untuk sektor UMKM bukan tanpa masalah.

Saat ini rasio gagal bayar kredit UMKM terbilang cukup tinggi, yang akhirnya membuat perbankan memperketat kredit. Hal itu dikarenakan terjadinya Moral Hazard di sejumlah pelaku UMKM, yang berasumsi jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah, merupakan dana hibah yang tidak wajib dikembalikan. Padahal pemerintah berulangkali menjelaskan jika KUR merupakan program kemudahan kredit yang harus dikembalikan, dan bukan subsidi dari pemerintah. Disamping itu, minimnya jaringan kantor bank penyalur KUR yang dekat dengan calon penerima KUR. Apalagi perbankan penyalur KUR yang serba modern, kurang begitu akrab dengan penerima KUR, yang umumnya datang dari kalangan ekonomi kelas bawah. – Riri Wahyuni (AS)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in