Home | Jurnal Medan | Revisi Kebijakan Antisipasi Serta Penanganan Banjir

Revisi Kebijakan Antisipasi Serta Penanganan Banjir

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Warga keluarhan Sei Mati Kecamatan Medan Maimoon meminta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan, segera melakukan revisi terhadap kebijakan antisipasi dan penanganan banjir di Medan. Pasalnya sejak beberapa tahun lalu Pemerintah dituding gagal mengatasi banjir dan dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat yang bermukim di sekitaran bantaran sungai-sungai yang berhulu di dataran tinggi.

Sari, warga Lingkungan VIII Kelurahan Sei Mati kepada Smart FM Senin (3/12/2012), mengatakan Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kota Medan harusnya dapat lebih memaksimalkan fungsi kanal banjir di kawasan Medan Johor untuk menampung tumpahan air dari Sungai yang berhulu di perbukitan itu. Selama ini Mega Proyek yang telah memakan anggaran ratusan miliar rupiah itu hampir tak berfungsi dan terus kering, meski wilayah di pinggiran sungai Deli dan Babura yang mengalir dari perbukitan menuju wilayah pesisir di Medan, telah terendam banjir dan menyebabkan kerugian materil yang cukup banyak.

Sari juga mengungkapkan, jika pembiaran yang dilakukan Pemerintah terhadap inefisiensi proyek kanal banjir itu telah membuat masyarakat semakin menderita. Pasalnya disamping harus merasakan kerugian materil akibat barang-barang yang rusak diterpa banjir, masyarakat masih harusi dihadapkan pada kerugian psikis. Warga dihadapkan pada banjir susulan yang bisa datang setiap waktu, dan membuat masyarakat tak bisa fokus melaksanakan kegiatan perekonomian, maupun bekerja. Sari pun mengeluhkan seringnya pemerintah kota alpa dalam melayani masyarakat yang menjadi korban banjir. Menurutnya seringkali warga pinggiran sungai harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan pasca banjir.

Kemampuan finansial kebanyakan masyarakat di pinggiran sungai yang pada umumnya dibawah rata-rata sejahtera membuat warga terkadang terpaksa mengkonsumsi bahan pangan yang tak lagi layak akibat sudah terkena air banjir. Padahal dalam penanganan awal pasca terjadinya bencana merupakan kewajiban pemerintah kota sebagai pemilik masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kota diminta menjadikan proyek pembangunan antisipasi banjir ini sebagai prioritas, seperti halnya yang pernah disampaikan Wali Kota Medan Rahudman Harahap ketika kampanye dulu.- Muhammad Rizki (AS)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in