Home | Jurnal Medan | Rahudman Tolak Revisi Perda PBB

Rahudman Tolak Revisi Perda PBB

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Sejumlah anggota DPRD Medan mengakui kelemahannya hingga lolosnya Peraturan Dearah (Perda) nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang mengalami kenaikan hingga 100 persen lebih. Para wakil rakyat kota Medan ini akhirnya melancarkan niat merevisi perda tersebut, dengan atau tanpa persetujuan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Ketua komisi C  DPRD Medan A Hie mengatakan,  berdasarkan kesepakatan bersama, Komisi C akan mengajukan surat rekomendasi kepada Ketua DPRD Medan untuk kembali menggelar rapat paripurna membahas perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011. Hal ini dilakukan menyusul terus bergulirnya penolakan dan keberatan.

Anggota Komisi C  lainnya, CP Nainggolan menambahkan terbitnya perda nomor 3 tahun 2011 ini akibat kelalaian para anggota dewan khususnya Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas Ranperda PBB. Karena itu harus segera direvisi mengingat sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Pemko Medan Ikhwan Habibi Daulay mengatakan, perubahan sebuah  perda  harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Pemko Medan tetap memberi ruang bagi komisi C, mengajukan perubahan atas perda nomor 3/2011. Apalagi Peraturan Menteri Keuangan nomor 52 tahun 2011 telah menegaskan, peraturan yang telah disahkan dapat dirubah jika ada inisiatif legislatif.

Dilain pihak, Kepala dinas pendapatan daerah kota Medan, Syahrul Harahap kembali menegaskan, kenaikan ini sudah mengacu pada undang-undang yang berlaku dan melalui prosedur yang jelas. Karena itu masyarakat yang sudah terlanjur membayar PBB sesuai dengan kenaikan, dananya tidak dapat dikembalikan, sebab sudah disesuaikan dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang SPPT Pajak bumi dan bangunan.

Rencana DPRD merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 3/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapat penolakan keras dari Wali Kota Rahudman Harahap. Rahudman menilai, rekomendasi revisi yang diusulkan Komisi C tersebut sangat tidak berdasar. Sebab, perda itu merupakan kebijakan yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Menurut Rahudman, yang diperlukan saat ini bukan merevisi, melainkan sosialisasi. Karena perda tersebut tidak melanggar perundang-undangan.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in