Home | Jurnal Medan | Pemko Medan Didesak Revisi Kenaikan PBB

Pemko Medan Didesak Revisi Kenaikan PBB

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Pasca diberlakukannya Peraturan kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen beragam penolakan bergulir di masyarakat. Ancaman boikot membayar pajak pun digulirkan masyarakat.

Seorang warga Kecamatan Medan Maimun, Indra mengatakan menyesalkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaikkan PBB. Kenaikan ini diberlakukan tanpa dimulai dengan adanya proses sosialisasi. Sehingga kenaikan dirasakan semakin memberatkan. DPRD Medan sebagai pihak yang dilibatkan dalam pembahasan kenaikan ini juga dianggap tak lagi mewakili masyarakat.

Sementara Syaiful Adam, warga lainnya, mengajak masyarakat Kota Medan boikot membayar pajak. Sebab Pemko Medan telah memberlakukan kebijakan kenaikan secara diam-diam, tanpa penjelasan. Padahal Pemko harusnya bisa lebih bijak dalam memberlakukan sebuah kebijakan.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara yang juga anggota DPRD RI asal Sumut, Parlindungan Purba mendesak Pemko Medan segera merevisi kebijakan tersebut. Meski berkewenangan menetapkan besaran PBB, namun seharusnya kondisi terkini yang dihadapi masyarakat dapat menjadi pertimbangan. Sebelum akhirnya menerbitkan kebijakan.

Ancaman kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan, seiring dengan adanya rencana pemberlakuan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harusnya menjadikan Pemko dan DPRD Medan berpikir ulang sebelum mengesahkan kenaikan beban PBB. Pemko juga harusnya dapat mencari dan menciptakan sumber pendapatan baru, sehingga tidak hanya bergantung pada pajak masyarakat.

Menaggapi hal ini, Walikota Medan Rahudman Harahap mengatakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011. Dalam ketentuannya, sebuah bangunan dan tanah dengan nilai di atas Rp 1 miliar mengalami kenaikan sekitar 0,3 persen. Sedangkan bagi yang harganya di bawah Rp 1 miliar, kenaikannya 0,2 persen. Bergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sebagai informasi pada masyarakat, ketetapan ini juga telah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang diterbitkan kantor pajak. Pemko Medanjuga telah menugaskan Dinas Pendapatan untuk menyediakan tempat pengaduan masyarakat terkait kenaikan PBB ini. Sehingga jika ada keberatan dari masyarakat dapat langsung ditampung dan segera ditindaklanjuti.

Kenaikan beban PBB ini mulai diberlakukan Pemerintah Kota Medan ketika fokus masyarakat tertuju pada rencana kenaikan harga BBM pada akhir Maret lalu. Peningkatan PBB ini juga dilakukan setelah pemerintah mengalihkan pengelolaan PBB dan BPHTB pada tiap pemerintah daerah. (tim)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in