Home | Jurnal Medan | Kota Medan Segera Berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun

Kota Medan Segera Berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Pemerintah Kota Medan menargetkan mulai menerapkan Program Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun. Terhitung mulai tahun ini. Beragam respon positif pun berdatangan, menanti Pemko Medan segera merealisasikan program ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Muhammad Rajab Lubis mengatakan, program pendidikan 12 tahun ini meliputi sekolah dasar, SLTP dan SLTA dengan jaminan tidak ada pungutan biaya apapun. Kota Medan pun dipastikan baru akan memberlakukannya, setelah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara telah lebih dulu menjalankan program ini.

 

Untuk menyukseskan program ini, beragam persiapan terus digulirkan. Mulai dari penilaian terhadap seluruh tenaga pendidik, pemberian pelatihan pendidikan dan pengembangan karakter agar lembaga pendidikan dapat menghasilkan anak didik yang bertakwa kepada Tuhan YME.

 

Menanggapi wacana ini, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri Sumut, Eko Imam Surianto mengaku, jika wacana ini benar-benar terealisasi, dapat dipastikan tidak akan ada lagi diskriminasi terhadap anak didik yang memiliki ekonomi rendah namun berprestasi.

 

Selama 8 standar mutu pendidikan yang digelontorkan pemerintah dapat diwujudkan, secara tidak langsung telah membagi sekolah menjadi beberapa tingkatan. Yakni, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, International School dan sekolah reguler. Dana yang dikucurkan di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan semakin besar jumlahnya.

 

Bila program ini terealisasi dengan baik dan benar, kalimat yang selama ini menyatakan berpendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang, adalah benar. Sebab mereka yang memiliki jenjang pendidikan dipastikan lebih baik dari yang lain. Sehingga, berpeluang besar untuk mencapai kesejahteraan secara finansial.

 

Meski demikian, Eko Imam Surianto belum dapat memastikan apakah program wajib belajar 12 tahun ini akan mendulang sukses di tengah masyarakat. Apalagi, bila dalam pembahasannya tanpa melibatkan setiap satuan kerja perangkat daerah terkait maupun masyarakat.

 

Sementara itu, seorang warga Kota Medan, Amin menyatakan dukungannya terhadap program yang segera digulirkan Dinas Pendidikan Medan ini. Namun ia berharap program ini diawasi secara ketat agar subsidi yang dikucurkan pemerintah benar benar menyentuh masyarakat kurang mampu.

 

Amin mengaku dirinya merupakan salah satu contoh lemahnya pengawasan penggunaan dana BOS. Ketika hendak menerima bantuan dari sekolah tempat anaknya belajar, sekolah mewajibkan agar mengurus surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat tinggalnya. Tapi begitu surat ini diperoleh, justru dianggap tidak berlaku dan akhirnya anaknya batal menerima bantuan. Alhasil, dalam segala keterbatasan ekonomi keluarganya, pembiayaan atas anak keempatnya yang masih duduk di kelas 2 harus ditanggung sendiri, hingga tamat SLTA.

 

Beragam kebijakan dan standar telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang terdidik. Namun berbagai pihak meyakini, idealnya sebuah institusi pendidikan ke depannya harus mampu menghasilkan generasi bermental enterpreneurship, berupa kemandirian dan pengetahuan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan sebatas menghasilkan tenaga kerja semata. muhammad rizki

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in