Home | Jurnal Medan | Pencabutan Subsidi BBM Salah Kaprah

Pencabutan Subsidi BBM Salah Kaprah

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga sebagai bentuk kooperatif pemerintah, terhadap desakan internasional. Kenaikan harga BBM hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tetap hanya merugikan masyarakat.

Hal ini seperti diungkapkan Ketua Koalisi Anti Hutang Indonesia Dani Setiawan kepada Smart FM Medan Menurutnya, stimulasi asing ini dilakukan bekerjasama dengan oknum di pemerintahan untuk menguji dampak dari penghapusan premium.

 

Kondisi sejenis pantas dicurigai, sama halnya ketika pemerintah melakukan konversi terhadap minyak tanah beberapa waktu lalu. Harga dinaikkan, lalu kemudian pasokan ke masyarakat dilangkakan. Bila pemerintah jadi menghapus premium dari pasaran, kontraktor migas internasional yang selama ini merajai sektor migas dalam negeri mulai hulu hingga ke hilir, menjadi pihak yang paling diuntungkan.

 

Kecurigaan ini berpotensi terjadi, mengingat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 pemerintah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi swasta nasional maupun asing. Namun melarang BUMN sebagai entitas bisnis pemerintah memonopoli sektor migas dari hulu ke hilir.

 

Hilangnya premium berarti harga minyak akan ditentukan melalui mekanisme pasar, yang tentunya semakin menguntungkan kontraktor minyak nasional.

 

Dani Setiawan juga menegaskan, membatasi penggunaan maupun meningkatkan harga BBM bukan satu-satunya solusi yang bisa diambil pemerintah. Alasan subsidi yang membebani anggaran negara, dianggap tidak tepat. Sebab, selain menjadi importir, Indonesia juga merupakan eksportir minyak dan dari proses ini pemerintah mendapatkan keuntungan lebih besar dari sektor migas, dibandingkan besaran subsidi BBM itu sendiri.

 

Pembatasan BBM bagi masyarakat kecil juga dinilai salah kaprah, sebab dari seluruh kegiatan transportasi berbahan bakar premium hanya sekitar 1 % yang digunakan oleh orang kaya. Sehingga subsidi dinilai masih layak untuk tetap diberikan kepada masyarakat. Idealnya pemerintah dapat mengkaji kembali bentuk kebijakan eksplorasi, distribusi maupun penjualan minyak yang diatur dalam undang-undang soal migas. Karena terdapat indikasi kebocoran pendapatan dari sektor ini justru didorong oleh keberadaan UU tersebut.

 

Picu Inflasi

Bila pemerintah jadi memberlakukan kebijakan pencabutan subsidi maupun konversi, diperkirakan akan memicu peningkatan laju inflasi nasional. Peneliti Ekonomi Madya Senior Bank Indonesia Medan, Mikael Budi Satrio mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan BI beberapa waktu lalu, kebijakan populis ini akan berdampak sekitar 0,7 hingga 0,9 persen terhadap laju inflasi nasional.

 

Persentase peningkatan inflasi ini lebih optimis terjadi dibandingkan perhitungan sejumlah lembaga yang justru memprediksi inflasi akan terjadi di atas 1 persen. Sebab pertumbuhan sektor infrastruktur maupun industri serta revitalisasi peran sektor pertanian yang berdampak pada penyeimbangan capaian inflasi.

 

Sementara itu, Deputi Pimpinan Bank Indonesia Medan, Ahmad Fauzi menegaskan pernyataan presiden yang telah memastikan akan segera meningkatkan harga minyak akan menjadi jalan ke luar, jika pemerintah serius melanjutkan pembangunan. Mengingat beban subsidi BBM terhadap anggaran memicu melemahnya kekuatan fiskal pemerintah dan berdampak pada keberlangsungan pembangunan.  wahyudi aulia siregar

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00

Log in