Home | Jurnal Medan | MP3EI Hanya Milik Pemerintah Pusat

MP3EI Hanya Milik Pemerintah Pusat

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Proyek koridor MP3EI di Sei Mangkei ditengarai sebagai upaya pemerintah pusat membangun kekuasaan atas perekonomian daerah. Namun pemerintah Sumatera Utara tetap optimis, proyek tersebut akan berdampak besar terhadap pertumbuhan perkonomian daerah. Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurti mengatakan, peran investasi lokal maupun usaha kecil menengah di Sumatera Utara, tidak akan cukup signifikan dalam industri inti di Sei Mangke yaitu industri hilirasasi CPO. Menurutnya industri inti di Sei Mangkei ditujukan untuk industri berskala besar, dengan penerapan teknologi tinggi sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga tidak akan tersedia cukup tempat bagi UKM untuk berpartisipasi. Kawasan Ekonomi Kkhusus (KEK) Sei Mangkei juga diperkirakan jauh dari investasi lokal. Pemerintah berencana membuka seluas-luasnya kesempatan bagi investasi asing untuk masuk pada industri inti di Sei Mangkei. Bahkan, untuk proyek infrastruktur awal seperti tenaga listrik dan air, jalan, maupun pabrik kelapa sawit, semuanya telah dikuasai pemerintah bersama BUMN-nya.

Pernyataan Bayu dibantah Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Pernyataan Bayu tersebut salah kaprah karena dalam konteks percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi indonesia, daerah dan komponen pertumbuhan ekonominya itulah yang menjadi prioritas. Koridor-koridor MP3I dibangun berdasarkan potensi daerah yang paling mungkin dikembangkan berdasarkan sektor pendukungnya. Sehingga UKM dan Investasi lokal menjadi salah satu unsur penting keberhasilan MP3EI.

Meski terindikasi adanya dominasi pemerintah pusat atas 3 kerangka pelaksanaan MP3EI lewat KEK Sei Mangkei, yaitu kerangka infrastruktur, kerangka kebijakan dan kerangka investasi. Namun Pemerintah Propinsi Sumatera Utara optimis keberadaan Sei Mangkei dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Sumut secara signifikan. Pemerintah dan masyarakat diperkirakan akan mendapatkan keuntungan cukup besar dari sektor pajak, maupun akibat pertumbuhan dunia usaha pendukung MP3EI.

Namun demi menyukseskan keberadaan MP3EI, pemerintah pusat diminta konsisten, khususnya terkait pendanaan proyek maupun perijinan atas lahan yang sebagian masuk pada domain pemerintah pusat. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bappeda Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis mengatakan, jika percepatan perwujudan KEK Sei Mangkei masih terkendala perijinan sejumlah lokasi yang masuk dalam kawasan hutan Register 44. Di antaranya untuk pembangunan jalan penghubung antara KEK Sei Mangkei dan daerah kabupaten di sekitarnya, sebagai pemasok bahan baku kelapa sawit ke Sei Mangkei.

Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan yang juga Ketua Koordinator MP3EI di Sumatera Utara, Zulkifli Hasan mengaku pembahasan usulan pelepasan kawasan telah diterima kementriannya. Pemerintah telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari sejumlah kalangan termasuk lembaga penelitian maupun kementrian lingkungan hidup untuk membahas usulan tersebut. Ditargetkan dalam waktu dekat, terbit rekomendasi dari tim sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menjawab usulan tersebut. Wahyudi Aulia Siregar

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00

Log in