Home | Jurnal Medan | Berbelit : Pembebasan Nelayan yang ditahan Pemerintah Malaysia

Berbelit : Pembebasan Nelayan yang ditahan Pemerintah Malaysia

By
Font size: Decrease font Enlarge font

6 nelayan asal Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara hingga kini masih ditahan Pemerintah Di Raja Malaysia. Proses pembebasan terhadap nelayan yang dituduh melanggar batas wilayah perairan ini, dipastikan membutuhkan waktu panjang, akibat prosedur berbelit yang harus dilalui.

Anggota DPD RI Asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan, diperkirakan enam dari 12 orang nelayan yang sebelumnya ditangkap pemerintah Malaysia baru akan dibebaskan dalam waktu dekat. Setelah sebelumnya, enam nelayan lainnya telah dikembalikan ke tanah air. Tidak bersamaannya pemulangan para nelayan ini, dipastikan terjadi akibat proses panjang yang harus diretas satu per satu.

 

Sebanyak enam orang akhirnya berhasil dibebaskan beberapa hari setelah itu, begitu Ketua DPD RI, Irman Gusman menerbitkan surat yang dibawa langsung oleh Parlindungan Purba dan tim. Beberapa anggota DPD RI asal Sumatera Utara juga harus berdiskusi langsung dengan Konsulat Jenderal Malaysia di Medan.

 

Melihat persoalan ini, Parlindungan Purba berjanji Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan kembali membahas persoalan ketidak jelasan tapal batas di wilayah perairan tersebut. Baik di tingkat internal maupun membahasnya bersama pemerintah. Sebab selama ini banyak nelayan Indonesia yang ditangkap aparat Malaysia, tepat pada wilayah abu-abu antara Indonesia dan Malaysia.

 

Sementara itu, Ketua HNSI Sumatera Utara Syah Afandin menyesalkan penangkapan terhadap nelayan Indonesia yang dilakukan pada wilayah abu-abu. Nelayan tradisional tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Mengingat banyak di antara nelayan yang tidak mengerti soal batas laut yang dilarang. Ditambah lagi keterbatasan fasilitas navigasi yang terdapat pada perahu nelayan.

 

 

Untuk itu, Ondim meminta pemerintah dapat menyelesaikan persoalan perbedaan persepsi tentang perbatasan wilayah ini. Agar ke depan konflik berkepanjangan ini tak perlu lagi terjadi. Sebab ketidaktegasan pemerintah justru hanya akan mempersulit para nelayan. Sedangkan nelayan, diminta untuk lebih berhati-hati soal batas laut tersebut. fika rahma

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00

Log in