Home | Jurnal Medan | Forda UKM Desak Pemerintah Transparan Soal Izin Usaha

Forda UKM Desak Pemerintah Transparan Soal Izin Usaha

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Forum Daerah UsahaKecil dan Menengah (Forda UKM) Sumatera Utara mendesak pemerintah memberlakukansistem transparansi pada standar proses dan biaya perizinan pembentukan UKM. Kaburnyastandar yang diberlakukan diakui menjadi penghambat bagi pelaku pelaku usaha.

Medan – Forda UKMSumatera Utara mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pengurusan izin bagipelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bila tidak mampu mewujudkannya,minimal pemerintah harus berhenti menjadi penghmbat bagi kemajuan soko guruperekonomian ini.

Ketua Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM)Sumut, Maskur Abdullah mengatakan selama ini pelaku usaha belum menemukanketerbukaan informasi soal proses dan pembiayaan perizinan UMKM. Sehinggamenghalangi perkembangan dan optimalisasi potensi bisnis bagi pelaku usaha satuini.

“Persoalan ini telah memicu banyak di antara UMKM yang belummemiliki izin,” terang Maskur Abdullah dalam refleksi keberadaan UMKM diSumatera Utara selama 2011. Padahal, lanjutnya, legalitas menjadi bagianterpenting bagi pelaku UMKM. Khususnya untuk mendapatkan dukungan pembiayaandari perbankan.

Fakta di lapangan, berdasarkan laporan anggota Forda UKM,membuktikan adanya keharusan bagi pelaku usaha membayar Rp 700 ribu – Rp 1,5juta untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Padahal berdasarkanPeraturan Daerah (Perda) Kota Medan nomor 10 tahun 2002, usaha kecil denganinvestasi Rp 5 juta – Rp 50 juta hanya dibebani retribusi Rp 75 ribu. Belumlagi proses pengurusan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Walau SIUPbukanlah satu-satunya izin yang harus dimiliki UMKM.

Di samping mahal dan berbelit-belit, Maskur Abdullah jugamengaku, pelaku UMKM umumnya merupakan masyarakat kecil dan belum memahamiperaturan usaha perdagangan. Kondisi ini pun sering dimanfaatkan oleh oknum pemerintahtertentu. Dalam bentuk menutupi akses informasi tarif perizinan. Dengan harapanpelaku usaha dapat memanfaatkan jasa oknum tersebut dengan imbalan Rp 7 jutahingga Rp 10 juta.

Bila menolak, beberapa oknum justru mengancam akan membawapersoalan ini ke polisi. Sebab usaha dilakukan tanpa adanya izin. Walausebenarnya persoalan perizinan ini hanyalah pelanggaran administratif, bukantindak pidana.

Dari total 150 orang anggota Forda UKM Sumut di tiapkabupaten/kota, hampir 10 persen di antaranya mengalami persoalan ini danterpaksa membayar agar tetap dapat berusaha di tengah persaingan bisnis yangsemakin panas. Di samping ribuan UMKM lainnya yang belum terdaftar menjadianggota Forda. Untuk itu, pemerintah didesak konsisten mendukung pelaku UMKMtumbuh. aulia siregar

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

5.00

Log in