Home | Jurnal Medan | Sumatera Utara Terima Anugerah Parahita Ekapraya

Sumatera Utara Terima Anugerah Parahita Ekapraya

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2011, Pemerintah Sumatera menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai wujud prestasi Sumatera Utara dalam memberikan dukungan terhadap pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender. Tahun ini, untuk keenam kalinya Sumatera Utara menerima penghargaan ini.

 
Medan – Berlangsung di Balai Kartini, Jakarta hari ini Kamis (22/12) Pemerintah Sumatera Utara (Pempropsu) menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari pemerintah pusat. Beragam program pun diakui telah dikoordinasikan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Sumatera Utara, terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Sumatera Utara, Iis Faizah Hanum pada Smart FM mengatakan Anugerah Parahita Ekapraya diterima Sumatera Utara tentu bukan tanpa sebab. Penghargaan ini diberikan sebab selama ini Pemerintah Sumatera Utara dapat memberikan dukungan terhadap pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan gender.
 
Melalui koordinasi Biro P2PA terhadap seluruh SKPD di jajaran Pempropsu maupun pemerintah kabupaten/kota. Seluruh instansi di jajaran pemerintah daerah diminta menunjukkan keseriusan merespon persoalan gender. Seperti halnya dalam bentuk pengalokasian anggaran daerah yang mendukung upaya pemberdayaan dan kesetaraan gender. Hal ini diharapkan diberlakukan dalam seluruh program kerja pemerintah daerah.
 
Termasuk soal penanganan dan antisipasi Sumatera Utara kembali menjadi kawasan tujuan dan transit perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Melalui penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah lain. Layaknya kerjasama antar Pemerintah Sumatera Utara dengan Pemerintah Jawa Tengah. Yang menelurkan payung hukum bagi penangangan kasus trafficking ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 
“Kerjasama ini menjadi sangat penting sebab Sumut memiliki tiga pintu masuk yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Asahan dan Sibolga,” ungkap Iis Faizah Hanum yang mengaku tengah berada di Jakarta. Sejumlah propinsi di Indonesia pun masuk dalam daftar daerah dengan jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan ke Sumut.
 
Meski demikian, Iis Faizah Hanum tetap mengakui masih terus berlangsungnya berbagai bentuk pelanggaran hak perempuan dan anak di Sumatera Utara. Walau payung hukum yang mengatur soal ini sudah secara tegas ditetapkan pemerintah. Persoalan keterlibatan dan peran aktif seluruh instansi pemerintah menjadi bagian terpenting dalam rangka menekan terulang kembalinya kasus-kasus yang umumnya melibatkan “mafia” perdagangan manusia.
 
Selain kalangan pemerintah, pelaku usaha di Sumatera Utara pun diharapkan untuk dapat mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, sebelum mempekerjakan perempuan dan anak. Berupa pemenuhan hak normatif pekerja maupun tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun.
 
“Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterbatasan kewenangan,” jelas wanita bergelar dokter gigi ini pada Smart FM Medan lagi.
 
Sehingga diakui, Biro P2PA hanya dapat melakukan koordinasi dan komunikasi, bukan dalam bentuk advokasi langsung terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban pelanggaran hak. Sebab Biro P2PA hanya menjadi bagian dari kesekretariatan pemerintah propinsi. Berbeda bila biro ini berubah menjadi badan atau lembaga teknis yang pastinya memiliki kewenangan lebih dalam menyikapi beragam persoalan. (jalaluddin Ibrahim)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in