SNI Hambat Industri Kecil
By
Wed, 21 Dec 11
Font size:
net
Diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai salah satu standarisasi produk di Indonesia, dipastikan telah menghambat upaya mendorong penguatan produk lokal di pasar domestik. Pemerintah Kota Medan pun masih mengabaikan kewajiban SNI, khusus bagi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Medan – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan memastikan kehadiran SNI sebagai standar acuan kualitas produk, telah menghambat upaya penguatan produk UMKM di pasar lokal. Upaya mendorong peningkatan produksi dan kualitas produk pun masih harus dilakukan dengan mengesampingkan kewajiban SNI.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan Syahrizal Arif mengatakan hingga kini dinasnya belum memiliki rencana penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam mendukung penguatan posisi produk lokal di pasar domestik. Pemerintah Kota Medan dipastikan masih fokus pada pertumbuhan jiwa kewirausahaan masyarakat. Guna semakin menggairahkan pertumbuhan industri, khususnya industri kecil.
“Dalam kondisi yang dihadapi industri kecil saat ini, SNI hanya akan menjadi penghambat,” terang Syahrizal Arif pada Smart FM Medan.
Meski demikian, tambah Syahrizal Arif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tetap menyosialisasikan pentingnya SNI. Agar kesadaran mengurus SNI dating secara mandiri dari pelaku industri dan masyarakat. Apalagi dengan pengawasan yang ketat akan diberlakukan terhadap produk asal luar Kota Medan, dapat menstimulus pelaku usaha lokal mengurus SNI.
Pemerintah Kota Medan juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi para pelaku industri pengolahan yang ingin mengurus sertifikasi nasional produk tersebut. Berupa bantuan teknis prosdur pengurusan. Pengurusan SNI juga akan dipermudah, karena hingga saat ini Kota Medan belum memiliki standar khusus untuk produk industri olahan.
Dinas Perindutrian Kota Medan juga telah meminta pada pemerintah pusat agar diberi kewenangan menerbitkan SNI sesuai prinsip standar yang diberlakukan secara nasional. Walau sepertinya, pemerintah pusat belum akan melepaskan kewenangan itu dan lebih memilih memelihara sistem industri berbiaya tinggi seperti yang saat ini belaku. (wahyudi aulia siregar)
You have to be logged in to post comments