Home | Jurnal Medan | Keberpihakan Terhadap Perempuan dan Anak Rendah

Keberpihakan Terhadap Perempuan dan Anak Rendah

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Jelang peringatan Hari Ibu 22 Desember 2011 kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak masih memenuhi catatan kasus yang terjadi sepanjang tahun. Hukum belum berpihak pada kaum perempuan dan anak-anak. Terbukti dari masih lemahnya perlindungan yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

Medan – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Linda Amalia Sari Gumelar mendesak revisi atas Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sebagai negara pengirim TKI yang 70 persennya adalah perempuan, undang-undang tersebut belum mampu memberikan perlindungan maksimal.

 
Linda Amalia Sari Gumelar dalam kunjungannya ke Medan mengatakan undang-undang yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh TKI, namun masih sedikit sekali memperhitungkan keberadaan perempuan yang juga bekerja di luar negeri. Sehingga sampai jelang akhir 2011 tercatat dari total 70 persen Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri, 50 persen di antaranya mengalami kekerasan fisik. Akibat lemahnya perlindungan yang dapat diberikan oleh undang-undang Nomor 39 tahun 2004 itu.
 
“Hanya terdapat Sembilan pasal yang mengatur soal perlindungan. Tapi yang khusus membahas tentang perempuan, hanya satu kalimat,” papar Linda Gumelar pada Smart FM Medan. Itu pun, hanya sebatas soal larangan perempuan hamil yang tidak diperbolehkan menjadi TKI.
 
Akibat minimnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan ini, setiap tahunnya ada saja kasus kekerasan yang terjadi. Khususnya pada perempuan yang bekerja di sektor domestik. Sehingga bila Kementerian Tenaga Kerja tidak juga merevisi undang-undang tersebut, keberpihakan pemerintah terhadap perempuan patut dipertanyakan.
 
Perempuan dipastikan berhak atas perlindungan dan keberpihakan hokum, mengingat jasa perempuan yang juga turut serta berperan dalam memperebutkan kemeredekaan Indonesia. Ditandai dengan diperingatinya 22 Desember sebagai hari Ibu. Sebagai bentuk mengenang kembali kongres perempuan pertama Indonesia yang digelar pada tanggal itu. Menindaklanjuti kongres pemuda 28 Oktober 1928.
 
Sementara itu, Kepala Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara Diah Lestari Dewi mengakui masih lemahnya keberpihakan hukum Indonesia terhadap perempuan dan anak-anak. Terlihat dari jumlah kasus yang melibatkan perempuan dan anak sepanjang tahun 2010 yang mencapai 80 perkara. Dengan beragam bentuk kasus, mulai dari tindak kriminal hingga perkara narkoba.
 
“Secara bertahap memang mulai terlihat adanya penurunan kasus.Hingga jelang akhir 2011 tercatat hanya 51 perkara yang kami tangani di PN Stabat,” terang Diah Lestari Dewi pada Smart FM Medan.
 
Sebagai upaya melaksanakan amanat undang-undang dana konvensi perlindungan anak dan perempuan, Diah Lestari Dewi juga mengaku Pengadilan Negeri Stabat telah mendirikan ruang sidang ramah anak. Berupa penyediaan fasilitas bangunan bagi penanganan kasus yang melibat anak dan perempuan sebagai tersangka maupun korban. Dalam rangka melindungi anak dan perempuan dari kondisi persidangan yang dapat dipastikan berdampak buruk terhadap mental anak.

Beberapa ruangan tersebut di antaranya ruang sidang ramah anak, ruang telekonferensi korban anak dan ruang pelayanan perempuan dan anak. Mengadopsi Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak,  PN Stabat juga memberlakukan beragam sistem peradilan khusus. Berupa diwajibkannya para hakim perempuan secara bergiliran menerima pengaduan masyarakat terkait persoalan hokum yang melibatkan perempuan dan anak, setiap Senin sampai Kamis.
 
“Dengan adanya ruang sidang ramah anak ini, anak-anak yang berhadap dengan hokum di pengadilan tidak menjadi trauma akibat lingkungan dan atribut kelembagaan pengadilan yang selama ini terkesan menakutkan,” tegas Diah Lestari Dewi lagi.
 
Selain itu, diberikan juga konsultasi bagi perempuan yang awam akan hukum. Perempuan yang tidak mampu membiayai perkara hukumnya, akan direkomendasikan ke sejumlah lembaga yang dapat membantu secara cuma-cuma. Beragam kemudahan yang diberlakukan dengan mengadopsi mekanisme restorative justice ini pun diharapkan dapat semakin meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (fika rahma)

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in