Radio Smart FM

Aroma Uang Mewarnai Seleksi KPID Sumut

Thu, 23 Feb 2012 13:33:00 +0700

Komisi A DPRD Sumatera Utara yang bertanggung jawab atas tahap akhir proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Utara diduga melakukan manuver politik. Di samping dugaan adanya berbagai intervensi sejumlah kalangan.

Ketua Pemantau Seleksi KPID Watch Edy Iriawan mengatakan dugaan adanya beragam persoalan pada proses seleksi calon anggota KPI Sumatera Utara, salah satunya terlihat dari ditundanya pengumuman nama-nama komisioner yang terpilih dari hasil seleksi yang telah digelar di gedung dewan. Meski harusnya, Komisi A DPRD Sumut sudah dijadwalkan untuk mengumumkannya Senin (20/2) kemarin.

Diduga, kondisi inilah yang semakin memperkuat indikasi adanya tarik menarik kepentingan sesama anggota dewan di Komisi A. Walau sebelumnya, para anggota dewan ini sempat mengutarakan tekadnya untuk tetap objektif dan jujur dalam memilih tujuh komisioner, hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon komisioner pada 16-17 Pebruari lalu.

Eddy Iriawan menambahkan, indikasi komisi A bermanuver dalam proses seleksi ini juga tersirat ketika Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Isma Fadli Pulungan, menyatakan adanya kepentingan pihak-pihak di luar dewan yang mencoba mengintervensi para anggota dewan. Dengan menitipkan sejumlah nama pada anggota Komisi A DPRD Sumut. Hingga memunculkan adanya dugaan politik uang dalam seleksi KPI Sumatera Utara ini.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Smart FM Medan, dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir, beredar pesan singkat (sms) yang menyebutkan keberadaan sejumlah anggota Komisi A yang telah bertemu dengan beberapa calon komisioner. Sehingga semakin memperkuat dugaan adanya jual beli kursi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Utara. fika rahma

Seribu Personil Kostrad Gelar Latihan di Kuala Namu

Thu, 23 Feb 2012 13:32:00 +0700

Sebanyak seribu personil Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Kamis (23/2) menggelar latihan di Bandar Kuala Namu, Sumatera Utara. Digelar di lokasi pembangunan Bandara Kuala Namu. Sebagai bagian kegiatan tahunan TNI Angkatan Darat.

Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Azmyn Yusri Nasution mengatakan, selama latihan ini dilakukan selama beberapa hari ke depan. Dalam bentuk terjun bebas di beberapa titik di wilayah Sumatera Utara. Seperti Medan, Serdang Bedagai, Binjai, Langkat dan Deli Serdang.

Kegiatan terjun payung ini dilakukan dalam dua metode, yaitu terjun statik atau terjun militer seperti metode penyerangan. Dan terjun free pool atau terjun bebas militer yang dilakukan dalam bentuk terjun secara lambat. Khusus di Kuala Namu, dilakukan terjun statik atau militer.

Menanggapi latihan ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyatakan apresiasinya atas terjun payung yang dilakukan di calon bandara pengganti Polonia Medan itu. Sehingga keberadaan Kuala Namu semakin mendapat perhatian pemerintah pusat agar mempercepat proses pembangunannya.

Pemerintah daerah yang wilayahnya dijadikan lokasi latihan juga diharapkan dapat mendukung kegiatan ini melalui penyediaan fasilitas pendukung. Mengingat kegiatan kedirgantaraan ini diharapkan mampu menginspirasi kawula muda untuk semakin mencintai tentara dan ikut serta dalam memahami bela negara. fika rahma

BPS: Harga Gabah Deli Serdang Tertinggi

Thu, 23 Feb 2012 13:30:00 +0700

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah dengan harga gabah tertinggi di Sumut. Hal ini terungkap berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 13 kabupaten/kota sentra produksi gabah di propinsi ini.

Kepala BPS Sumatera Utara, Suharno mengatakan harga gabah tertinggi di tingkat petani terdapat di Kabupaten Deli Serdang. Dengan nilai mencapai Rp 4.800 per kilogram untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) pada varietas ciherang. Terendah, di Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan harga Rp 4.200/kg.

Harga tersebut masih di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 4.539/kg GKG dan Rp 3.794/kg Gabah Kering Panen (GKP). Harga di tingkat petani ini juga diakui berbanding lurus dengan harga di tingkat penggilingan. Dimana di Deli Serdang, gabah kualitas ciherang Rp 4.845/kg. Sementara di Kabupaten Simalungun, varietas mikonga kualitas GKP seharga Rp 3.040/kg.

Sehingga, berdasarkan komposisi dalam survei yang dilakukan BPS, jumlah observasi harga gabah masih didominasi GKP sebanyak 63 persen. Diikuti oleh gabah kering giling sebesar 18 persen dan sisanya gabah kualitas rendah sebanyak 18 persen. wahyudi aulia siregar

Dirut PD Pasar Ditenggat 3 Bulan Tuntaskan Pungli

Wed, 22 Feb 2012 13:38:00 +0700

Perwakilan pedagang, Boru Sihombing mengatakan banyak kutipan yang diberlakukan pada para pedagang. Mulai dari uang kebersihan, listrik hingga uang jaga malam. Persoalan ini pun diakui telah disampaikan pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Helvetia. Namun hingga pedagang menggelar aksi keberatan yang dimulai sejak 1 Pebruari 2012 lalu hingga sekarang, PD Pasar belum merespon seluruh keluhan pedagang.

Pedagang berharap, bilapun ada kutipan, cukup sebatas uang keamanan Rp 1.000 per malam per lapak berjualan. Namun paska pergantian manajemen, biaya ini meningkat menjadi Rp 2 ribu per kios per malamnya. Padahal, di Pasar Helvetia, hampir tiap pedagangnya memiliki tiga kios. Sehingga dipastikan akan semakin membebani pedagang.

Persoalan ini pun telah disampaikan pada Komisi C DPRD Kota Medan. Ketua Komisi C DPRD Medan Hasyim berjanji segera memanggil pihak terkait. Untuk mempertanggungjawabkan persoalan yang dikeluhkan pedagang, serta meminta Dirut PD Pasar mencabut surat edaran yang telah didistribusikan pada pedagang.

Hal ini ditegaskan, mengingat hingga kini kutipan-kutipan sejenis juga dikeluhkan oleh pedagang lainnya. Seperti temuan komisinya, juga terjadi di Pasar Titi Papan. Bila persoalan ini tidak juga diselesaikan dalam tiga bulan, Komisi C DPRD Medan akan meninjau ulang keberadaan Beny Sitohang selaku Dirut PD Pasar yang baru terpilih. Pemko Medan pun segera disurati untuk mencopot Beny Sitohang.

Kepada Smart FM Medan, pedagang juga mengaku kerap diintimidasi oleh sejumlah oknum preman yang berlaku sebagai penjaga malam di sejumlah pasar di Medan. Termasuk Pasar Helvetia. Apabila tidak memenuhi permintaan para preman tersebut. muhammad rizki

Jenazah TKI Sumatera Utara Terlantar di Malaysia

Wed, 22 Feb 2012 13:33:00 +0700

Anak pertama almarhumah, Khairuna Safitri pada Smart FM Medan mengatakan, informasi yang diterima dari keluarga yang juga bekerja di Malaysia menyebutkan, Eva Kristina Telaumbanua meninggal akibat serangan jantung. Setelah setahun terakhir bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.

Keluarga dipastikan tidak berani menyampaikan persoalan ini pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, sebab almarhumah bekerja tanpa dokumen tenaga kerja. Meski beberapa tahun lalu juga pernah bekerja di Malaysia melalui perusahaan penyedia jasa TKI. Akibatnya, jenazah masih tertahan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur.

Pemerintah Kota Medan maupun Pemerintah Sumatera Utara diharapkan dapat membantu pemulangan jenazah Eva Kristina Telaumbanua. Bila tidak juga memungkinkan, keluarga merelakan kalau harus dimakamkan di Kuala Lumpur. Namun keluarga berharap dapat menyaksikan prosesi pemakaman.

Menanggapi harapan ini, Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumatera Utara Haris Nainggolan mengaku, BP3TKI tidak dapat menanggungjawabi pemulangan Eva Kristina Telaumbanua. Sebab almarhum bekerja di Malaysia secara illegal.

BP3TKI hanya bertanggung jawab atas para TKI resmi. Sehingga anggaran yang tersedia hanya untuk TKI resmi yang itu pun nantinya dibantu oleh pihak asuransi TKI. Sementara, biaya yang dibutuhkan untuk pemulangan jenazah TKI diperkirakan bisa mencapai Rp 15 juta. Keluarga pun diharapkan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara atau pemerintah Kota Medan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Sumatera Utara Irwanto Tampubolon mengaku telah berupaya menghubungi KBRI di Malaysia. Agar bersedia memudahkan pemulangan Eva Kristina Telaumbanua kepada keluarga. Beragam upaya lain untuk mendapatkan bantuan pemulangan juga diakui tengah diupayakan. muhammad rizki

Masyarakat Masih Konsumsi Sampah

Mon, 20 Feb 2012 15:38:00 +0700

Dirjend Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim mengatakan buah maupun sayuran impor yang dijual di sejumlah pasar baik tradisional maupun moderen di tanah air, merupakan buah yang telah ditolak oleh sejumlah negara tujuan awal. Atas dasar pertimbangan kandungan buah maupun beragam alasan lainnya. Paska ditolak, buah-buah ini pun dikirimkan ke Indonesia oleh importer.

Meski bermasalah, namun buah-buah tersebut dapat masuk leluasa ke sejumlah wilayah di Indonesia. Akibat minimnya pengawasan atas produk-produk yang masuk melalui sejumlah pintu masuk perdagangan di dalam negeri. Padahal, selain jauh dari standar kesehatan, buah-buah ini umumnya dipasarkan dengan harga yang tinggi, dengan jalan mengganti kemasan atau menggunakan merek dagang terkenal.

Hasanuddin Ibrahim kembali memastikan kerugian yang akan ditanggung masyarakat konsumen. Sebab harga jual atas produk buah dan sayuran yang masih berkualitas, di luar negeri lebih mahal. Untuk itu, masyarakat diminta untuk jeli memilih buah dan sayuran yang akan dikonsumsi, khususnya mempertimbangkan kembali rencana untuk membeli produk-produk impor tersebut.

Masyarakat juga dipastikan lebih aman bila mengonsumsi buah dan sayuran lokal yang dipastikan memiliki kualitas yang lebih terjamin. Sebab mengonsumsi produk impor hanya akan menguntungkan importir nakal. fika rahma

Pertumbuhan Ekonomi Dibayangi Kehancuran Sektor Industri

Mon, 20 Feb 2012 15:37:00 +0700

Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Aryo Pratomo mengatakan jumlah industri di Sumatera Utara terus menurun. Padahal sektor industri menjadi pemegang kunci peningkatan perekonomian di berbagai negara. Di Sumatera Utara, jumlah ini terus menurun akibat industri yang terjebak pada krisis energi dan beragam persoalan lainnya.

Dengan semakin sedikitnya industri yang dapat bertahan, pertumbuhan ekonomi sekitar enam persen yang dicapai, menjadi capaian terakhir yang mampu diraih. Sebab menurunnya jumlah industri sama halnya dengan hilangnya nilai tambah signifikan dalam sektor ekonomi, khususnya pada barang jadi yang dapat dipasarkan ke luar negeri.

Sehingga beberapa kawasan industri yang dicanangkan pemerintah, seperti Sei Mangkei, Kuala Tanjung dan Medan diharapkan dapat menjadi tolok ukur peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Karena dengan pertumbuhan ekonomi maksimal enam persen yang dicapai Sumatera Utara, Indonesia dipastikan tidak akan mampu mengejar Malaysia. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang telah menembus angka 9 % atau bahkan Cina yang ekonominya mampu tumbuh hingga 14 %. fika rahma

Pembangunan Industri Hilir Karet di Banten Aneh

Mon, 20 Feb 2012 15:36:00 +0700

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara, Riadil Akhir Lubis mengatakan penerbitan kebijakan penunjukan kawasan bagi industri hilir diharapkan dapat mengedepankan azas efisiensi. Sebab pembangunan industri hilir di Propinsi Banten hanya akan menjadi persoalan baru. Sebab seluruh hasil produk karet yang dihimpun di setiap daerah sentra produksi harus dikirimkan ke Banten, dengan biaya transportasi yang mahal.

Akibat kebijakan ini pula, petani kembali akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebab petani akan dibebani biaya transportasi, dalam bentuk harga jual produk yang menjadi lebih murah. Belum lagi, infrastruktur jalur distribusi yang hingga kini belum bias diatasi oleh pemerintah yang akan semakin memperparah kondisi yang ada.

Pemerintah Sumatera Utara sendiri diakui tengah mengajukan 20 rencana proyek pada pemerintah. Sebagian besar masuk dalam proyek pembangunan infrastruktur perhubungan dan industri serta pembangunan industri karet. Proyek yang diharapkan dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumut ini ditarget terealisasi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Diakui Riadil Akhir Lubis pula, di samping pembangunan infrastruktur perhubungan maupun industri, Pemerintah Sumatera utara sejak tahun 2010 silam telah mengusulkannya. Mengingat saat ini lebih dari 20 ribu hektar lahan pertanian di Sumut terancam akibat ketiadaan infrastruktur yang memadai. Sayangnya, usulan ini belum direspon oleh pemerintah pusat. wahyudi aulia siregar

Pemerintah Diminta Serius Membantu Sektor Ekonomi Produktif

Fri, 17 Feb 2012 13:32:00 +0700

Ketua Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Sumatera Utara, Maskur Abdullah mengatakan industry kecil sebagai bagian dari sector ekonomi produktif, belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah , khususnya terkait perolehan modal kerja dari perbankan. Pemerintah justru telah menjadi penghambat utama bagi usaha kecil karena telah memberlakukan system perijinan berbiaya tinggi. Padahal perijinan menjadi persyaratan utama mendapatkan kredit perbankan.

Inkonsistensi pemerintah juga dilihat dari belum maksimalnya upaya mendorong perbankan memberikan kredit murah pada pelaku UKM. Beban kredit yang mencapai 2 digit dinilai sangat tinggi, sementara untuk industri besar perbankan dapat memberikan kredit di kisaran 7 – 8 % saja. Padahal bunga kredit berpengaruh langsung pada harga jual dan daya saing produk . Maskur mencontohkan, pelaku UKM Indonesia harus bersaing dengan pelaku UKM asal Malaysia yang hanya menanggung beban kredit di kisaran 5 %.

Masih sulitnya pelaku UKM mendapatkan kredit juga tergambar pada data yang dimiliki Bank Indonesia . Peneliti Ekonomi Madya Senior Bank Indonesia Medan ,Mikael Budi Satrio mengatakan, kredit untuk modal kerja memang masih cukup minim. Salah satunya kredit usaha rakyat yang menjadi program pemerintah secara nasional. Hingga akhir tahun lalu, realisasi program tersebut hanya dibawah angka 50 % dari platform kredit yang disediakan pemerintah. Bahkan laju pertumbuhan realisasi kredit, hanya berada di angka 3 %.

Mikael menjelaskan, rendahnya tingkat realisasi KUR turut dipengaruhi oleh belum adanya keterlibatan perbankan lokal. Meski Bank Sumut telah mengajukan permohonan penyertaan sebagai bank pelaksana, namun belum ada keputusan final terkait permohonan tersebut.

Terus menciutnya peran industri kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara , juga tergambar dalam data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara . Kepala BPS Sumut Suharno mengatakan tahun lalu, pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara memang bukan dari sektor ekonomi produktif, atau melalui kredit modal kerja . Tercatat Struktur utama pembentuk Product Domestic Regional Bruto - PDRB Sumatera Utara , didapat dari sektor keuangan ,dengan pertumbuhan layanan pendanaan jasa keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusah Indonesia - APINDO Sumatera Utara , Laksmana Adhyaksa memiliki metode lain dalam upaya menumbuhkan sektor ekonomi produktif. Menurutnya, pemerintah harus berani mengambil kebijakan intervensi untuk menurunkan suku bunga deposito, guna menstimulasi masyarakat menghentikan aksi parkir dana di perbankan. Kebijakan itu juga dinilai akan mendorong pemilik dana untuk menggerakkan dananya di publiK, yang secara tidak langsung memberikan efek domino positif berupa dinamisasi perekonomian yang juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru.

Inkonsistensi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif, sejatinya bukan hanya ditunjukkan dari sisi perijinan dan kredit semata. Buruknya infrastruktur serta iklim persaingan usaha yang belum sehat, juga menjadi penghambat bagi sektor ekonomi produktif. Revitalisasi pun harus segera dilakukan , mengingat adanya tantangan industrialisasi seluas-luasnya yang dihadapkan pemerintah pada pelaku usaha mikro, lewat koridor Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - MP3EI, maupun nota perdagangan bebas dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun ke depan .

Konflik Kepentingan di Inalum

Fri, 17 Feb 2012 09:56:00 +0700

Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia, yang juga mantan anggota DPR RI, Suripto menjelaskan , persoalan pengambil alihan PT Inalum, seolah menjadi incaran semua kalangan. Pemerintah daerah dan pusat sama-sama ingin menguasai PT Inalum secara keseluruhan, walau anggaran tidak mencukupi. Akibatnya timbul kekhawatiran masing masing pihak akan akan mengajukan pinjaman pihak swasta maupun perusahaan asing. Dana segar dari perusahaan asing ini akan kembali menuai persoalan dimana kepentingan segelintir kalangan yang diperjuangkan bukan masyarakat .

Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Sumatera Utara dari F-PKS Hidayatullah. Bahkan menurutnya, pengambil alihan PT Inalum, sarat akan kepentingan politik dan berpotensi sebagai sumber korupsi.

Dari hasil rapat DPRD Sumatera Utara, Hidayatullah menuturkan bahwa pengelolaan inalum kembali ke Indonesia merupakan harga mati. Pengelolaan bisa saja oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Akan tetapi harus ada keinginan yang kuat untuk menekan budaya korupsi itu sendiri.

Disisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara mengungkapkan banyak nya kasus perusahaan asing yang tidak mampu mensejahterakan masyarakat sekitar daerah pengelolaan. Misalnya Newmont, yang akhirnya hanya menuai konflik dengan masyarakat.

Menjawab persoalan ini Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho menegaskan, bahwa pengelolaan Inalum akan berada di bawah kendali pemerintah propinsi, dengan dukungan 10 kabupaten kota yang ada disekeliling nya. Persoalan anggaran yang masih kurang akan dipinjam dari beberapa lembaga keuangan, BUMN dan perbankan. Apabila memungkinkan akan diadakan kerjasama yang positif dengan pemerintah pusat .